Wakil Bupati Gayo Lues menghadiri kegiatan Focus Group Discussion atau FGD bersama para Aparat Penegak Hukum (APH).
Forum tersebut membahas sejumlah regulasi baru terkait sistem hukum pidana di Indonesia.
Beberapa aturan yang menjadi fokus pembahasan antara lain UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 25 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Kegiatan berlangsung di kawasan Gaterbas dan dihadiri berbagai unsur penegak hukum serta pihak terkait lainnya.
Bahas Implementasi Regulasi Baru
FGD tersebut digelar untuk memperkuat pemahaman mengenai implementasi aturan hukum pidana terbaru.
Perubahan regulasi dinilai penting untuk dipahami seluruh aparat penegak hukum agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, forum diskusi juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antar lembaga terkait sistem hukum yang baru.
Pemerintah daerah mendukung kegiatan tersebut karena dinilai penting dalam memperkuat koordinasi dan penegakan hukum di daerah.
KUHP dan KUHAP Jadi Sorotan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi salah satu topik utama dalam pembahasan forum tersebut.
Aturan baru tersebut membawa sejumlah perubahan dalam sistem hukum pidana nasional yang akan diterapkan secara bertahap.
Selain KUHP, pembahasan juga mencakup UU Nomor 25 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berkaitan dengan mekanisme proses hukum pidana.
Para peserta FGD membahas berbagai aspek penerapan aturan agar dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan kendala di lapangan.
Perkuat Sinergi Aparat Penegak Hukum
Kegiatan FGD ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum di Kabupaten Gayo Lues.
Kolaborasi antar lembaga dinilai penting agar pelaksanaan hukum dapat berjalan lebih profesional dan terkoordinasi.
Wakil Bupati Gayo Lues berharap seluruh pihak dapat memahami perubahan regulasi secara menyeluruh demi mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendukung peningkatan kapasitas aparat dalam menghadapi perubahan sistem hukum nasional.
Pemerintah Dukung Penguatan Sistem Hukum
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menilai pembahasan regulasi hukum baru menjadi langkah penting dalam mendukung reformasi sistem hukum nasional.
Melalui forum diskusi seperti ini, aparat penegak hukum diharapkan semakin siap menghadapi perubahan aturan yang berlaku.
FGD tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman hukum serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Dengan koordinasi yang baik antar lembaga, implementasi KUHP dan KUHAP baru diharapkan dapat berjalan lebih optimal di daerah.
Baca Juga TNI AL Belum Tetapkan Nama Calon Kapal Induk
Cek Juga Artikel Dari Platform 1reservoir.com