georgegordonfirstnation.com Suasana rapat antara Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat diwarnai momen ringan. Ketua Komite IV DPD, Ahmad Nawardi, menyampaikan keluhan soal ukuran ruang rapat yang terlalu kecil dan terasa sesak.
Nawardi bahkan sempat meminta wartawan mengambil foto sebelum rapat dimulai, agar suasana sempit itu terlihat. “Silakan ambil gambar dulu, ruangan kita memang sempit,” ujarnya sambil tersenyum.
Pernyataan tersebut membuat sejumlah peserta rapat tertawa. Namun, di balik canda itu, keluhan tersebut menggambarkan kondisi fasilitas kerja DPD yang masih terbatas dibandingkan DPR dan lembaga lain di kompleks parlemen Senayan.
Respons Santai dari Menteri Purbaya
Mendengar keluhan tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa langsung menanggapinya dengan nada ringan. Ia justru melemparkan candaan kepada anggota DPD yang hadir.
“Kalau mau pindah ke IKN duluan, silakan, Pak,” kata Purbaya, disambut tawa peserta rapat.
Candaan itu mengundang reaksi hangat di ruangan. Beberapa anggota DPD ikut menimpali bahwa mereka justru menunggu kesiapan fasilitas di Ibu Kota Nusantara (IKN) agar bisa bekerja dengan lebih leluasa.
Meski bernada humor, percakapan ini menggambarkan realitas bahwa pindahnya lembaga negara ke IKN masih membutuhkan waktu dan kesiapan infrastruktur yang matang.
Latar Belakang Rapat Komite IV DPD dan Menkeu
Pertemuan antara DPD dan Menteri Keuangan sebenarnya membahas isu kebijakan fiskal, pembangunan daerah, serta penganggaran nasional tahun berjalan. Komite IV DPD memiliki tugas utama dalam bidang keuangan dan perimbangan pusat-daerah, sehingga pembahasan dengan Kementerian Keuangan menjadi agenda rutin.
Namun, perhatian peserta rapat sempat teralihkan karena kondisi ruangan yang dinilai tidak memadai. Menurut anggota DPD lainnya, ruang rapat tersebut terlalu sempit untuk menampung seluruh anggota dan staf pendukung.
“Padahal, topik yang dibahas cukup penting. Kami perlu ruang yang lebih representatif,” ujar salah satu anggota DPD dari Jawa Timur.
Simbol Kritik Fasilitas Parlemen
Keluhan soal ruangan kecil bukan hanya masalah teknis. Bagi sebagian anggota DPD, hal itu menjadi simbol dari minimnya perhatian terhadap lembaga perwakilan daerah.
Beberapa anggota bahkan menilai kondisi fasilitas DPD tidak sebanding dengan tanggung jawab besar yang diemban. “Kami ikut membahas anggaran nasional, tapi ruangan kami saja tidak layak. Ini ironis,” ucap seorang senator.
Meski begitu, sebagian lainnya menilai candaan Menkeu Purbaya adalah bentuk komunikasi yang cair dan tidak perlu diperdebatkan secara serius. “Pak Purbaya memang dikenal santai, dan beliau tahu bagaimana menjaga suasana rapat tetap positif,” ujar anggota lain.
Konteks Pindahnya Lembaga Negara ke IKN
Rencana pemindahan ibu kota negara ke IKN di Kalimantan Timur masih menjadi topik besar di kalangan pemerintahan. Sejumlah kementerian dan lembaga sedang bersiap untuk bertahap pindah, dengan prioritas awal pada instansi strategis seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, dan Otorita IKN.
Namun, DPD hingga kini belum termasuk dalam gelombang pertama lembaga yang akan pindah. Purbaya dalam rapat itu menegaskan, pemerintah tetap komit pada rencana pembangunan IKN, namun perlu kehati-hatian dalam menentukan tahapan pemindahan.
“Pindah ke IKN tidak bisa dilakukan sekaligus. Kita pastikan fasilitasnya siap dulu agar pelayanan publik tidak terganggu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah terus mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur IKN secara bertahap agar proyek bisa berjalan lancar tanpa mengorbankan belanja prioritas lainnya.
Reaksi dari Anggota DPD
Sejumlah anggota DPD merespons candaan Purbaya dengan beragam komentar. Ada yang menilai pernyataan itu sebagai motivasi agar DPD siap beradaptasi dengan sistem kerja baru di IKN. Namun, ada juga yang menilai hal itu sebagai sindiran halus terkait keinginan beberapa lembaga untuk mendapat fasilitas lebih besar.
“Saya rasa maksud beliau bukan menyinggung, tapi mendorong semangat adaptasi. IKN adalah masa depan pemerintahan Indonesia,” kata salah satu senator dari Sumatera.
Beberapa anggota lain justru menganggap momen itu menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk memastikan seluruh unsur pemerintahan memiliki ruang kerja yang layak, baik di Jakarta maupun nanti di IKN.
Pandangan Publik dan Pengamat Politik
Momen tersebut sempat viral di media sosial. Banyak warganet menilai interaksi antara DPD dan Menteri Purbaya menunjukkan sisi humanis pejabat negara. Namun, ada juga yang menyoroti isu serius di baliknya, yaitu ketimpangan fasilitas antar lembaga negara.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada menyebut bahwa keluhan kecil seperti ini mencerminkan perlunya reformasi kelembagaan. “DPD seharusnya memiliki fasilitas dan dukungan yang sepadan dengan perannya dalam sistem bikameral,” ujarnya.
Menurutnya, candaan Purbaya bisa dibaca sebagai bentuk diplomasi ringan yang justru membuka ruang dialog antar lembaga secara lebih terbuka.
Penutup: Antara Humor dan Realitas Pembangunan
Dialog singkat antara Menkeu Purbaya dan anggota DPD itu mungkin tampak ringan, namun di baliknya tersimpan makna penting. Keluhan soal ruangan kecil menjadi simbol tantangan bagi lembaga negara dalam menjalankan tugas dengan keterbatasan fasilitas.
Sementara itu, candaan Purbaya tentang pindah ke IKN lebih dulu mencerminkan optimisme pemerintah terhadap proyek pemindahan ibu kota yang kini menjadi prioritas nasional. Ia ingin menunjukkan bahwa transformasi besar ini harus dijalankan dengan semangat positif dan saling dukung antar lembaga.
Terlepas dari nuansa humornya, kejadian ini menunjukkan pentingnya sinergi antara DPD dan Kementerian Keuangan. Pembangunan IKN bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang bagaimana semua elemen negara bersiap menyambut era pemerintahan baru yang lebih efisien, inklusif, dan transparan.
Cek Juga Artikel Dari Platform koronovirus.site