georgegordonfirstnation.com Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mendorong perluasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak distribusi layanan gizi di daerah.
Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mengambil inisiatif langsung dengan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta. Kehadiran tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyukseskan program nasional tersebut.
Langkah ini menegaskan komitmen daerah dalam memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam akses pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak usia sekolah.
Perluasan SPPG Dinilai Sangat Strategis
Dalam pertemuan tersebut, Wagub menekankan bahwa SPPG memiliki peran vital dalam mendukung keberlangsungan Program MBG. Melalui unit pelayanan ini, distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara terukur, aman, dan berkelanjutan.
Keberadaan SPPG juga menjadi fondasi penting agar pelaksanaan program tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar berjalan secara rutin dan terpantau.
Tanpa jumlah SPPG yang memadai, jangkauan layanan dinilai akan timpang dan berpotensi menciptakan ketimpangan antarwilayah.
Masih Ada SPPG yang Belum Beroperasi
Meski beberapa bangunan SPPG di Gorontalo telah selesai dibangun, operasionalnya belum berjalan optimal. Salah satu kendala utama terletak pada aspek perizinan dan administrasi.
Sebagian unit pelayanan dilaporkan belum terdaftar dalam portal Mitra MBG, sehingga belum dapat difungsikan secara resmi. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan distribusi layanan gizi di beberapa wilayah.
Wagub menilai persoalan ini perlu segera mendapat perhatian agar fasilitas yang sudah tersedia tidak menjadi aset yang menganggur.
Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional
Dalam kunjungan tersebut, Wagub Gorontalo diterima oleh jajaran BGN yang membidangi aspek hukum dan hubungan masyarakat. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog terbuka yang membahas berbagai hambatan teknis di lapangan.
Pemerintah daerah menyampaikan sejumlah masukan terkait mekanisme pendaftaran, perizinan, hingga alur koordinasi yang dinilai masih perlu disederhanakan.
Diharapkan, komunikasi ini dapat mempercepat proses legalitas SPPG yang telah dibangun di daerah.
Pentingnya Dukungan Sumber Daya Pendamping
Selain persoalan infrastruktur, Wagub juga menyoroti peran Sarjana Pendamping Program Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dinilai belum optimal di Gorontalo.
Pendamping memiliki peran strategis dalam membantu pengelolaan administrasi, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan pelaksanaan program di tingkat lapangan.
Penguatan kapasitas dan keaktifan pendamping dianggap sangat menentukan keberhasilan perluasan SPPG.
Program MBG Sebagai Investasi Masa Depan
Program Makan Bergizi Gratis dipandang bukan sekadar bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.
Pemenuhan gizi yang baik sejak usia sekolah diyakini dapat meningkatkan konsentrasi belajar, kesehatan, serta tumbuh kembang anak.
Oleh karena itu, pemerintah daerah menilai bahwa pelaksanaan MBG harus menjangkau seluruh wilayah tanpa pengecualian.
Tantangan Pemerataan di Wilayah Terpencil
Provinsi Gorontalo memiliki karakter wilayah yang beragam, termasuk daerah yang secara geografis cukup menantang. Kondisi ini menjadi salah satu alasan perlunya penambahan SPPG.
Tanpa titik pelayanan yang memadai, distribusi makanan bergizi berisiko tidak merata, terutama di wilayah terpencil.
Perluasan SPPG diharapkan mampu menjawab tantangan geografis tersebut secara berkelanjutan.
Harapan terhadap Tindak Lanjut Pusat
Meski belum sempat bertemu langsung dengan pimpinan utama BGN, Wagub optimistis hasil pertemuan dapat segera ditindaklanjuti.
Pemerintah daerah berharap adanya percepatan verifikasi dan pendampingan teknis agar unit SPPG yang telah dibangun dapat segera beroperasi.
Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menyukseskan program ini.
Langkah Lanjutan di Tingkat Daerah
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Gorontalo berencana menggelar rapat internal bersama koordinator wilayah MBG.
Forum tersebut akan digunakan untuk menyusun langkah strategis lanjutan, termasuk pemetaan kebutuhan SPPG dan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.
Langkah ini dilakukan agar proses perluasan tidak terhambat oleh persoalan administratif semata.
Komitmen Daerah Diperkuat
Kunjungan kerja ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional di bidang gizi.
Wagub menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh kesiapan daerah dalam menjalankan program secara nyata.
Dengan kerja sama yang solid, Gorontalo diharapkan dapat menjadi salah satu daerah yang berhasil mengimplementasikan MBG secara menyeluruh.
Penutup
Dorongan Wakil Gubernur Gorontalo terhadap perluasan SPPG menegaskan pentingnya pemerataan akses gizi bagi seluruh masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis menjadi upaya strategis dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas.
Melalui koordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional serta penguatan peran pendamping, pemerintah daerah berharap seluruh hambatan teknis dapat segera teratasi. Dengan demikian, manfaat program nasional ini dapat benar-benar dirasakan hingga ke pelosok Gorontalo.

Cek Juga Artikel Dari Platform seputardigital.web.id
